Pekerjaan konstruksi yang pengerjaannya dilaksanakan sepenuhnya oleh penyedia jasa lokal. (FOTO: Kementerian PUPR)
SIARDAILY, Jakarta – Pemerintah terus meningkatkan keterlibatan penyedia jasa atau kontraktor lokal dalam pengerjaan setiap proyek infrastruktur jalan maupun jembatan, serta konstruksi di Tanah Air.
Selain itu, terus mendorong pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, hal itu sangat straregis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yudha Mediawan mengatakan, berdasarkan data seleksi/tender 2022, yang dilaksanakan sebelumnya, terdapat total 872 paket atau sekitar 82 persen dari total 1.062 paket pekerjaan konstruksi yang pengerjaannya dilaksanakan sepenuhnya oleh penyedia jasa lokal.
“Sedangkan hanya 180 paket atau sekitar 18 persen yang pengerjaannya dilaksanakan penyedia jasa dari luar provinsi setempat,” kata Yudha dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa 11 April 2023.
Baca Juga: Dukung ASEAN Summit 2023, Jalan Akses Labuan Bajo – Golo Mori Diresmikan
Yudha menambahkan, sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No 12 Tahun 2021 bahwa pelaku usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil pada provinsi setempat dapat berpartisipasi dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan mekanisme sub kontrak untuk pekerjaan dengan segmentasi besar, mekanisme sub kontrak dan kerja sama operasi (KSO) untuk segmentasi menengah, serta dapat langsung mengikuti tender untuk segmentasi kecil.
“Untuk pemberdayaan pengusaha lokal di daerah, dilakukan dengan Pelatihan ahli PJTBU (Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha) dan PJSKBU (Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha), Pelatihan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi), dan Pemberdayaan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangiJasa Konstruksi,” kata Yudha.
Sedangkan untuk mendukung peningkatan pemanfaatan PDN, Yudha mengatakan bahwa saat ini, tercatat sebanyak 3,4 juta PDN masuk e-katalog, dari sebelumnya hanya 50 ribu produk. “Pembelian PDN mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Target PDN PUPR tahun 2023, sebesar 95 persen dari Pagu atau sebesar Rp118,94 triliun,” ujarnya.
Untuk implementasi e-katalog sektoral, Yudha menyebutkan, hingga 31 Maret 2023, total e-katalog sektoral PUPR sebanyak 28 etalase, terdiri dari 139 kategori produk dan digunakan oleh 1.806 penyedia. “Nilai rupiah yang dibelanjakan melalui e-katalog sektoral telah mencapai sebesar Rp10,2 triliun. Sebagian besar pembelanjaan dilakukan oleh Kementerian PUPR sendiri melalui balai-balai pelaksana di daerah, sementara itu sisanya oleh instansi lain,” ujarnya.
Yudha menambahkan bahwa saat ini, ada kurang lebih 80 instansi di luar Kementerian PUPR yang melakukan pengadaan barang dan jasa di e-katalog sektoral, terdiri dari 14 pemerintah provinsi, 65 pemerintah kota/kabupaten, dan satu instansi pendidikan, yakni Politeknik Tanah Laut di Kalimantan Selatan.
Terkait progres pelaksanaan lelang/tender tahun anggaran 2023, Yudha menyebutkan, hingga 6 April 2023, telah dilaksanakan proses pemilihan sebanyak 2.579 paket dengan status sudah terkontrak 45,25 persen atau 1.167 paket, sudah Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) sebanyak 120 paket. Sedangkan yang belum lelang, sebanyak 386 paket.
“Sementara, sebesar 35,13 persen atau 906 paket dalam proses lelang. Dengan rincian 636 paket belum penetapan, 165 paket sudah Berita Acara Hasil Pemilihan, dan 105 paket sudah penetapan,” ujarnya.
Sedangkan dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Yudha mengatakan, progres pelaksanaan seleksi paket khusus IKN tahun 2022- 2023, sampai saat ini total paket IKN pada Ditjen Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Perumahan sebanyak 158 paket senilai Rp51,38 triliun, dengan status sudah terkontrak sebesar 63,92 persen atau 101 paket dengan nilai Rp26,8 triliun.
“Paket yang sedang dilelang sebesar 9,49 persen atau 15 paket, dengan rincian sudah penetapan sebanyak lima paket senilai Rp85,3 miliar dan belum penetapan sebanyak 10 paket senilai Rp1,86 triliun,” ungkapnya. (asp)
Baca Juga: Flyover Kopo Rp288 Miliar Resmi Atasi Macet Bandung