Pengamat sekaligus Praktisi Keamanan Data, Syam Basrijal. (FOTO: Istimewa)
SIARDAILY, Jakarta – Di era digital yang semakin maju, peran negara dalam memastikan pertahanan dan keamanan siber sangat krusial. Ancaman siber yang semakin kompleks dan beragam menuntut pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.
Pengamat sekaligus Praktisi Keamanan Data, Syam Basrijal mengatakan, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi infrastruktur kritis, data pribadi warga negara, serta memastikan stabilitas dan keamanan nasional.
“Edukasi tentang sistem keamanan siber dan perlindungan data secara holistik dan kolaboratif adalah kunci untuk menghadapi tantangan ini,” ujarnya dalam keterangan resminya, Senin 22 Juli 2024.
Baca Juga: Ancaman Era Digitalisasi Terus Berkembang, Keamanan Siber Wajib Ditingkatkan
Syam mengatakan, setidaknya terdapat sejumlah peran penting yang dapat dimainkan oleh negara dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan siber yang tangguh. Salah satunya, yakni terkait regulasi dan kebijakan.
Negara, kata dia, harus mengembangkan regulasi dan kebijakan yang kuat untuk memastikan bahwa semua sektor, baik publik maupun swasta, menerapkan standar keamanan siber yang tinggi.
“Regulasi dan kebijakan ini juga termasuk dalam upaya memberikan perlindungan data pribadi, keamanan infrastruktur kritis, dan penanggulangan ancaman siber,” ujarnya.
Selain itu, Syam juga mengatakan, negara harus berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi keamanan siber yang canggih, termasuk sistem deteksi ancaman, jaringan komunikasi yang aman, dan teknologi enkripsi untuk melindungi data sensitif.
Produk dan Sumber Daya Manusia (SDM), tambahnya, juga menjadi salah satu hal yang penting, di mana negara harus hadir guna memastikan produk dan SDM yang ada dapat benar-benar efektif dalam menghalau berbagai ancaman siber.
Namun dalam hal ini, Syam menekankan, negara harus mendorong penggunaan produk dan SDM lokal, bukan asing. “Ini tidak hanya membantu dalam pengembangan industri dalam negeri, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang digunakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal,” tuturnya.
Tak cuma itu, negara juga dapat berperan aktif dalam menjalin kerjasama internasional. “Ancaman siber bersifat global, sehingga negara harus aktif berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk berbagi informasi, strategi, dan teknologi dalam menangani ancaman siber,” kata Syam.
Lebih lanjut, Syam menuturkan, negara tidak hanya berperan dalam upaya penguatan pertahanan dan keamanan siber melalui pendekatan komprehensif dan kolaboratif, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi tentang sistem keamanan siber dan perlindungan data secara holistik dan kolaboratif.
“Edukasi siber harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk individu, organisasi, dan pemerintah, memiliki pemahaman yang mendalam tentang keamanan siber,” ujar Syam.
Holistik dan Kolaboratif
Sementara itu, pria yang juga seorang Marketing Director di PT TKMT ini menekankan, edukasi dengan pendekatan holistik dan kolaboratif harus melibatkan beberapa aspek penting.
Pertama, yakni aspek kesadaran dan pelatihan. Di mana, negara harus menggalakkan program pelatihan dan kesadaran keamanan siber bagi seluruh masyarakat. Termasuk, pelatihan teknis untuk profesional IT dan edukasi umum untuk masyarakat luas mengenai praktik keamanan dasar.
Kedua, kolaborasi antara sektor publik, yang dalam ini pemerintah dan sektor swasta. Sebab, menurut Syam, kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem keamanan siber yang kuat. “Penggunaan produk lokal dan pengembangan SDM dalam negeri harus menjadi prioritas untuk memastikan kemandirian dan keamanan yang lebih baik,” kata dia.
Kemudian, aspek terakhir, yakni soal penelitian dan pengembangan. Di mana, negara harus mendukung penelitian dan pengembangan di bidang keamanan siber untuk menciptakan teknologi dan strategi baru yang mampu menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.
“Investasi dalam R&D lokal sangat penting untuk memajukan teknologi dalam negeri,” ujarnya. (asp)
Baca Juga: Infrastuktur Digital Masih Jadi Masalah Besar Dunia Pendidikan Tinggi