Presiden Prabowo Subianto pimpin ratas mengenai perekonomian nasional bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih. (FOTO: BPMI Setpres/Rusman)

Program Listrik untuk 5.700 Desa dan 4.400 Dusun Dikebut

Jakarta, SIARDPresiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Rapat tersebut, di antaranya membahas evaluasi program ekonomi tahun 2025 yang masih berjalan, sekaligus menyiapkan prospek kebijakan tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, salah satu fokus utama yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo adalah program elektrifikasi desa. Hingga saat ini, masih terdapat ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik.

“Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum terairi listrik dan 4.400 dusun. Jadi, kita akan selesaikan sampai dengan 2029–2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya lagi dihitung, tapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya,” ujarnya dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Senin 25 Agustus 2025.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memberikan keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 26 Agustus 2025. (FOTO: BPMI Setpres/Rusman)

Baca Juga: Percepat Hilirisasi Nasional, 21 Proyek Strategis Senilai US$40 Miliar Digarap

Menurut Bahlil, program listrik desa ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat kecil di pelosok. Presiden Prabowo, secara tegas memerintahkan agar anggaran segera dialokasikan.

“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini enggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi, ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan,” tegasnya.

Selain elektrifikasi desa, rapat juga membahas pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah berencana menerapkan mekanisme berbasis komunitas dengan pengendalian kuota bahan bakar minyak, khususnya solar bersubsidi.

“Kita nanti berbasis komunitas, teapi diesel-nya sampai dengan diesel-7 atau diesel-8. Jadi, nanti kita akan kontrol dari kuotanya. Dan, nanti datanya, data tunggal dari BPS. Nanti, teknisnya akan kita rapatkan setelah pengesahan APBN,” ujar Bahlil.

Koperasi Desa, hingga Proyek Waste to Energy Jadi Sorotan

Sementara itu, dalam rapat terbatas tersebut juga membahas isu strategis lainnya yang mencakup ketahanan pangan, pengelolaan energi berbasis sampah, hingga program koperasi desa untuk memperkuat ekonomi rakyat.

Dalam keterangannya usai mengikuti rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, Presiden memberikan arahan khusus agar program waste to energy dipercepat. Menurutnya, Presiden meminta agar proses administrasi yang semula dijadwalkan enam bulan dipangkas menjadi tiga bulan, agar target penyelesaian proyek dalam 18 bulan bisa tercapai.

“Saya tadi mengatakan, kami sudah selesai tanda tangan. Tinggal nunggu perpres 1-2 hari ini turun. Maka, proses enam bulan untuk administrasi, 1,5 tahun untuk pengerjaan, mudah-mudahan dua tahun persoalan sampah kita bisa atasi. Tetapi, tadi Presiden menegur kami, jangan enam bulan administrasi, tiga bulan kalau bisa. Sehingga, 18 bulan bisa selesai, kita usahakan,” ujarnya.

Selain itu, rapat terbatas juga membahas terkait perkembangan program koperasi desa yang kini sudah mulai berjalan. Menko Pangan menyebut bahwa implementasinya masih menunggu turunan peraturan dari Kementerian Keuangan. “Mudah-mudahan dalam waktu singkat, satu minggu, dua minggu ini bisa selesai,” katanya.

Pada rapat persebut, Menko Pangan turut melaporkan capaian bantuan pangan sebesar 360 ribu ton yang tersalurkan. Zulhas menambahkan, program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan target 1,3 juta ton masih berjalan lambat, karena rata-rata distribusi harian baru mencapai 6.000 ton.

“Target kita 30 ribu ton satu hari. Sehingga, dalam tempo 1-2 bulan bisa selesai. Sehingga, di mana-mana nanti pasar akan dibanjiri SPHP. Kalau ada kenaikan, otomatis kalau SPHP turun, tentu akan bisa diatasi,” ujar Zulhas.

Senada, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut melaporkan kondisi harga beras yang mulai berangsur turun kepada Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, Mentan menyampaikan kesiapan pemerintah melakukan operasi pasar yang rencananya berkelanjutan hingga Desember mendatang.

“Beras yang kita siapkan SPHP adalah sebanyak 1,3 juta ton sampai Desember. Kita target, insyaallah ke depan harga beras berangsur-angsur turun,” ujarnya. (asp)

Baca Juga:

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share via
Copy link