Praktisi Hukum Muhammad Joni, SH. MH. (FOTO: istimewa)
SIAR DAILY, Jakarta— Masalah pengelolaan rumah sakit (RS) sangat kompleks, bukan hanya pelayanan medis dan non medis namun insfrastruktur kesehatan yang mencakup realestat rumahsakit. Kompleknya masalah rumahsakit karena memiliki resiko hukum, terikat disiplin dan etika yang dapat diatasi dengan kepastian standar layanan dan aturan rumah sakit (hospital by laws).
Demikian ditegaskan Praktisi Hukum Muhammad Joni, SH. MH dalam seminar virtual “Digitalisasi Transformasi dan Pembiayaan RS di Era Normal” yang diadakan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Pusat dari 15-18 November 2021.
“Pengelolaan rumah sakit perlu perlindungan hukum yang pasti. Kenapa? Karena rumah sakit itu menjalankan sebagian tanggung jawab dan urusan negara di bidang pelayanan kesehatan (public health services) sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 28I ayat 4,” ujar Joni yang juga Kuasa Hukum ARSSI dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu.
Dia mengusulkan agar Peraturan Pemerintah (PP) No 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan perlu menambahkan pengaturan menyangkut realestat kesehatan.
Menurut Joni, RS dalam operasionalnya tidak bisa lepas dan merupakan bagian utuh dari aspek lahan, bangunan, properti, arsitektur, zoning, infrastruktur dasar, pengelolaan limbah B3, serta tata kota. RS juga melekat erat dengan hospital estate management dan building management.
“Sebab itu, perlindungan RS mestinya mencakup pula infrastruktur kesehatan dan realestat kesehatan. Caranya dengan menyiapkan standardisasi atau NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sebagai pedoman dalam layanan medis dan non-medis di RS,” ujar Sekretaris The Housing and Urban Development (HUD) Institute itu.
Selain pembuatan standardisasi, rumah sakit dalam hal ini ARSSI selaku asosiasi sebaiknya mengagendakan advokasi hukum terstruktur melalui penguatan Tim Lawyer ARSSI untuk perlindungan hukum RS dan Manajemen RS. Bahkan jika perlu, tegas Joni, ARSSI dapat membuat tim advokasi yang proaktif memonitor dan melakukan litigasi, literasi dan advokasi RS, manajemen RS dan juga tenaga kesehatan yang mengalami masalah hukum. (zal/01)
