Rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah/MBR. (FOTO: Kementerian PUPR)
SIARDAILY, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP mencapai 47,15 persen hingga 7 Juli 2023, yaitu sebanyak 103.749 unit.
Sedangkan Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp1,41 triliun, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) mencapai 42,59 persen atau 93.701 unit, dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebanyak 21,73 persen atau 2.624 unit.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Senin kemarin (10/7/2023) mengatakan, target bantuan pembiayaan perumahan tahun 2023 meliputi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit, SSB sebanyak 754.004 unit, SBUM sebanyak 220 ribu unit, dan Tapera sebanyak 12.072 unit.
Baca Juga: The HUD Institute: Rumuskan Konsensus Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi MBR Non Formal
Sementara itu, untuk progres proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) semester I tahun 2023, Herry menyampaikan, pada sektor sumber daya air (SDA) terdapat lima proyek dalam tahap penyiapan, yaitu PLTM Temef, PLTM Jenelata, PLTM Karalloe, Bendungan Bodri, serta Bendungan dan PLTA di Papua.
Kemudian dari sektor jalan dan jembatan, ada empat proyek dalam penyiapan meliputi Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik, Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, Jalan Tol Demak-Tuban, dan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR). Untuk sektor perumahan sendiri, terdapat satu proyek skema KPBU yang dalam tahap penyiapan, yaitu Rusun Kota Surabaya-Tambak Wedi.
Untuk sektor permukiman, terdapat tujuh proyek yang sedang disiapkan, yaitu SPAB Kuwil Terintegrasi dengan SPAM Regional Bimatara, SPAB Sidan Terintegrasi dengan SPAM Regional Ayung I, SPAM Bitung, SPAM Regional Sidangheula, SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II, SPAM Regional Karian Barat, dan KPBU Stadion Utama Sumatera Utara.
“Sedangkan untuk progres proyek KPBU semester I tahun 2023 yang sedang tahap transaksi, terdapat lima proyek untuk sektor SDA, yaitu Bendungan Merangin, PLTA Leuwikeris, PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok, dan Optimalisasi dan Revitalisasi Daerah Irigasi Komering berdasarkan Prinsip Syariah,” ujar Herry.
Pada sektor jalan dan jembatan, Herry mengatakan, terdapat dua proyek dalam tahap transaksi, Jembatan Batam-Bintan dan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim. Sedangkan pada sektor permukiman, juga terdapat dua proyek dalam tahap transaksi, yaitu SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II dan SPAM Regional Sinumbra.
“Kemudian ada enam proyek di sektor perumahan dalam tahap transaksi yaitu Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung, Rusun Sewa Karawang Spuur, Rusun Terintegrasi KEK Sei Mangkei, Rusun IKN Hankam WP 1A dan Rusun ASN 1B, dan Rusun IKN North Government WP 1A,” kata Herry.
Seperti diketahui, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dan terjangkau melalui bantuan pembiayaan perumahan, salah satunya melalui program FLPP yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera. (asp)