Dokumen Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Dikebut : Siard.id

Menteri PUPR Basuki H, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso M, dan Menparekraf Sandiaga Uno. (FOTO: Kementerian PUPR)

SIARDAILY, Jakarta – Pemerintah berkomitmen kebut penyelesaian pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dalam rangka mendorong peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Salah satunya dilaksanakan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan menyelesaikan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN)/Integrated Tourism Masterplan (ITMP) untuk KSPN Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Daerah Istimewa Yogyakarta/Jawa Tengah, Raja Ampat di Papua Barat, dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, kajian ITMP Danau Toba diselesaikan pada Maret 2020, dan telah diserahkan kepada Bappenas Mei 2020. Selama 2020-2023, Kementerian PUPR memberikan dukungan infrastruktur untuk KSPN Danau Toba senilai Rp2,38 triliun.

“Diharapkan draf RIDPN-nya dapat dibahas pada saat Rapat Tingkat Menteri April ini. Saat ini, tahap permohonan masukan draf final Rancangan Peraturan Presiden RIDPN Danau Toba,” kata Menteri Basuki dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Finalisasi RIDPN/ITMP di Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin kemarin, 10 April 2023.

Selanjutnya, untuk penyusunan RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, sudah dalam tahap permohonan masukan draf final Rancangan Peraturan Presiden. Untuk kajian ITMP sudah selesai pada Desember 2020, dan diserahkan ke Kementerian PPN/Bappenas pada Februari 2021. Nilai dukungan infrastruktur PUPR pada KSPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan senilai Rp2,29 triliun selama 2020-2023.

“Untuk Borobudur, isunya adalah adanya dokumen HIA (Heritage Impact Assessment) yang belum disetujui UNESCO. Jadi, kami mohon Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, agar memproses dokumen tersebut hingga mendapatkan persetujuan dari UNESCO,” tambah Menteri Basuki.

Kemudian, KSPN Wakatobi untuk kajian ITMP-nya akan dipaparkan pada saat Rapat Tingkat Menteri April ini. Kementerian PUPR telah menggelontorkan sebesar Rp13,7 miliar untuk mendukung pengembangan Wakatobi sejak 2020. Terakhir, kajian ITMP untuk KSPN Raja Ampat telah diselesaikan pada Desember 2022, dan diserahkan ke Kementerian PPN/Bappenas pada Februari 2023.

Kementerian PUPR mengalokasikan dana sekitar Rp4,8 triliun dari tahun 2020-2023, untuk mendukung empat KSPN tersebut, sehingga diperlukan komitmen pemerintah saerah untuk menerima aset infrastruktur yang dibangun agar dapat segera dipelihara.

Dukungan infrastruktur Kementerian PUPR, direncanakan secara terpadu mulai dari konektivitas, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, hingga perbaikan hunian penduduk, melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

ITMP ini akan menjadi dokumen perencanaan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung keterpaduan pengembangan pariwisata secara optimal. Dari 10 destinasi Pariwisata Prioritas, sebanyak enam KSPN ditugaskan kepada Kementerian PUPR untuk dikembangkan melalui program ITMP, yakni Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Bromo-Tengger-Semeru, Lombok, Labuan Bajo, dan Wakatobi.

Turut hadir dalam rapat, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno; dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra. (as09)