Diskusi “Demi Rakyat, Wujudkan Gagasan Dana Abadi Perumahan.” (FOTO: Istimewa)
SIARDAILY, Jakarta – Pemerintah tengah mendorong adanya dana abadi perumahan untuk memastikan angka kekurangan (backlog) rumah yang kini mencapai 12,7 juta unit dapat teratasi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini masih menggodok skema dana abadi perumahan tersebut dengan berbagai pihak di dalam ekosistem pembiayaan perumahan. Di antaranya, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
Chief of Economist PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Martin Daniel Siranayamual mengatakan, peran SMF dalam pengelolaan dana abadi perumahan ada dua. Pertama, sebagai sekretariat ekosistem pembiayaan perumahan dalam pemupukan dana abadi. Kedua, sebagai sekuritisasi kerja sama dengan institusi pembiayaan perumahan lain.
“Mewujudkan dana abadi perumahan itu perlu menyelesaikan berbagai tantangan, manfaat, dukungan, solusi, dan tata kelola yang baik. Diperlukan juga pengawasan, agar masyarakat penerima manfaat bisa merasa terjamin,” ujar Martin pada diskusi “Demi Rakyat, Wujudkan Gagasan Dana Abadi Perumahan” yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Jumat 21 Juni 2024.
Baca Juga: Pemerintah Dorong Dana Abadi Perumahan
Menurut Martin, sekuritisasi dalam dana abadi dilakukan karena likuiditas perbankan tentu punya keterbatasan. Sehingga, perbankan butuh untuk menjaga perjalanan bisnis masing-masing. Disebutkan, dalam mengelola dana abadi, bank penyalur juga tetap harus menjaga likuiditas mereka.
“Sekelas BTN (Bank Tabungan Negara) mungkin punya kemampuan, tetapi kan tetap ada keterbatasan. SMF di sini fungsinya membantu, agar masing-masing organisasi dalam ekosistem pembiayaan perumahan bisa dapat untung, namun kebijakan pemerintah juga dapat jalan,” tegasnya.
Sementara itu, Pengamat Properti, Panangian Simanungkalit menilai, pemerintah baru mendatang memiliki semangat dan program yang menonjol di sektor perumahan. Karena itu, dia mendorong ekosistem pembiayaan perumahan bersatu, sehingga mampu mengeksekusi kebijakan yang dirumuskan, termasuk di antaranya dana abadi perumahan.
“Jangan lagi mementingkan ego sektoral masing-masing, karena selama ini banyak kebijakan yang tidak bisa dieksekusi dengan baik. Soal dana abadi perumahan ini juga seharusnya satu suara,” ujarnya dalam kesempatan sama.
Terkait dengan target pembangunan tiga juta rumah yang digagas pemerintahan baru, Panangian berpendapat, program itu cukup realistis. Tetapi, memang diakui persoalannya adalah masalah pendanaan. Karena itu, dengan adanya dana abadi diharapka dapat sedikit membantu.
“Kita butuh setidaknya Rp120 triliun per tahun untuk mendanai sektor perumahan. Jadi, dana abadi ini saya kira dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan perumahan,” tegas Panangian. (asp)
Baca Juga: Pacu Economic Engine Atasi Masalah Perumahan