BP Tapera menggandeng Humas Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Forum Bakohumas. (FOTO: Istimewa)
SIARDAILY, Jakarta – BP Tapera menggandeng Humas Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Forum Bakohumas pada acara seminar dan diskusi, dengan tema ‘Kenapa Harus Tapera?’ yang digelar di Jakarta, Kamis 3 Oktober 2024.
Hadir dalam kesempatan ini, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika, Septriana Tangkary; Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Bima Haria Wibisana; Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon Napitupulu, yang diikuti oleh Perwakilan Humas Kementerian/Lembaga Seluruh Indonesia secara luring, serta Ssegenap Aparatur Sipil Negara yang hadir secara daring.
Pembiayaan perumahan menjadi tantangan utama dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada Tahun 2023, jumlah keterbatasan (backlog) kepemilikan di Indonesia mencapai 9,9 Juta Rumah Tangga dan backlog Rumah Tidak Layak Huni mencapai 26,9 Juta Rumah Tangga. Rumah Tidak Layak Huni dapat dikategorikan sebagai rumah dengan kualitas bangunan tidak layak, overcrowded, sanitasi buruk dan akses air minum yang kurang memadai.
Di sisi lain, sumber pembiayaan perumahan masih terjadi maturity mismatch, karena secara umum dibiayai dari dana perbankan yang bersumber dari dana-dana jangka pendek (tabungan dan deposito), sedangkan pembiayaan perumahan memerlukan sumber dana jangka panjang. Hal ini secara tidak langsung akan berimplikasi terhadap tingkat suku bunga/margin pembiayaan perumahan yang relatif tinggi.
Kondisi ini, tentu akan menimbulkan ketimpangan akses masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan. Dalam kondisi inilah, pemerintah kemudian membentuk sebuah badan yang fokus pada pembiayaan perumahan, yaitu BP Tapera.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam forum Bakohumas ini menyampaikan, urgensi dibutuhkannya program Tapera sebagai solusi untuk percepatan pemenuhan backlog perumahan (melalui membeli/membangun) dan backlog Rumah Tidak Layak Huni (melalui merenovasi).
“Program Tapera untuk menghimpun dan menyediakan pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan, yang kemudian disalurkan untuk menurunkan suku bunga/margin pembiayaan perumahan, sehingga dapat meningkatkan keterjangkauan,” ujar Heru dalam keterangan resminya.
Baca Juga: BP Tapera-Bank Himbara Konsolidasi Salurkan FLPP dan Tapera
Lebih lanjut, Heru mengatakan, sangat menyadari forum Bakohumas ini merupakan wadah yang strategis dalam menyampaikan, mengelola, mempromosikan, serta mendiseminasikan informasi-informasi pemerintah kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pegawai yang ada di dalam instansi kementerian dan lembaga, serta Pemerintah Daerah.
Hal ini juga dipertegas Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika, Septriana Tangkary yang hadir mewakili Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Menurutnya, peran Humas, tentunya sangat krusial dalam mendukung implementasi dan sosialisasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. “Humas dibutuhkan untuk membangun pemahaman yang baik, guna meluruskan persepsi publik tentang kebijakan ini,” ungkapnya.
Dibutuhkan Kehadirannya
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara, Nixon L.P Napitupulu mengatakan, agar dipahami bahwa BP Tapera merupakan suatu badan yang sangat dibutuhkan kehadirannya bagi masyarakat dalam pembiayaan perumahan.
Untuk itu, ia mengusulkan, BP Tapera mengoptimalisasikan kerja sama BP Tapera dengan ekosistem perumahan, instansi terkait untuk akuisisi peserta dan peningkatan tata kelola dan integrasi risk management.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan tujuan dan manfaat dari program Tapera ini dapat tersampaikan dengan baik dan efektif kepada masyarakat. Sehingga kolaborasi, dan sinergitas antarpemangku kepentingan dalam membangun narasi positif yang kuat dapat diamplifikasikan melalui berbagai saluran komunikasi yang efektif melalui lintas kanal/saluran sosialisasi antarKementerian/Lembaga,” tutur Kepala Divisi Komunikasi dan Badan Sekretariat, Mungki Indriati Pratiwi. (asp)
Baca Juga:
