Brasil, SIARD – Pertemuan para pemimpin negara anggota BRICS tahun 2025, menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang tertuang dalam Leaders’ Declaration, dengan fokus pada penguatan multilateralisme, perdamaian global, kerja sama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto turut hadir dan menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap arah baru kerja sama BRICS.
“Kemudian outcomes daripada pertemuan tadi, salah satunya adalah leader declaration dan dalam leader declaration itu ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralisme dan reform daripada global governance,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu 6 Juli 2025.
Poin kedua, berfokus pada penguatan perdamaian dan stabilitas internasional, serta pendalaman kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Bagi Indonesia, agenda ini sangat penting dalam memperluas akses pasar bagi produk nasional dan menciptakan ketahanan ekonomi di tengah gejolak global.
“Nah, poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian kita punya BRICS, yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia,” jelas Airlangga.
Baca Juga: Hadapi Perubahan Fundamental Global, Pemerintah Susun Kerangka Ekonomi Makro
Airlangga juga menjelaskan, poin ketiga dalam deklarasi menyangkut komitmen terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif. Negara-negara BRICS sepakat bahwa transisi energi dan pembangunan hijau harus tetap mempertimbangkan keadilan bagi negara berkembang.
“Kemudian yang ketiga, tentu terkait dengan climate change dan promoting sustainable, yang fair and inclusive development,” kata Airlangga.
Poin keempat dari Leaders’ Declaration adalah penguatan kemitraan dalam bidang pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan. Indonesia menilai kerja sama ini penting untuk mendorong transformasi sosial yang merata dan saling memperkuat di antara negara-negara anggota.
“Yang keempat adalah partnership for promotion, human, social, and cultural development. Nah, itu outcome dari leaders declaration,” ujarnya.
BRICS Jadi Motor
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan posisi Indonesia dalam memperkuat sistem multilateral dan kerja sama ekonomi negara-negara berkembang dalam sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025.
Pada sesi tersebut, para pemimpin melakukan pembahasan dengan tema “Strengthening Multilateralism, Economic-Financial Affairs, and Artificial Intelligence.”
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menghidupkan kembali multilateralisme, di tengah dinamika dunia yang makin multipolar. Menurutnya, Presiden juga mendorong penguatan kemitraan ekonomi antara negara-negara global south, serta memperluas pemanfaatan New Development Bank (NDB).
“Ini kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa pemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan,” ujar Airlangga.
Indonesia sendiri, lanjut Airlangga, menyatakan kesiapan untuk bergabung secara aktif dalam NDB. Partisipasi ini menjadi penting, agar Indonesia dapat mengakses pembiayaan pembangunan yang sejalan dengan agenda transformasi hijau dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Kita tahu bahwa dilaporkan tadi dalam New Development Bank itu ada beberapa proyek yang sedang ditangani antara lain clean energy project, kemudian infrastruktur, kemudian juga beberapa proyek yang terkait dengan sustainability dan green. Saat sekarang ditangani 120 proyek dan nilainya sekitar 39 billion,” lanjutnya.
Dalam sesi kedua ini, Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir (Tata) mengatakan, Presiden Prabowo juga mengusulkan inisiatif “South-South Economic Compact.” Menurutnya,, usulan tersebut bertujuan agar negara BRICS dapat menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south.
“Di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dan supply chain,” kata Wamenlu. (asp)
Baca Juga: Instrumen Andalan RI Hadapi Guncangan Ekonomi Global