Jakarta, SIARD – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa sektor perumahan merupakan instrumen strategis pembangunan nasional untuk mengatasi backlog dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan lebih dari 60 persen penduduk Indonesia berada pada kelompok rentan dan sektor informal, persoalan perumahan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi.
“Pentingnya penguatan data perumahan, serta peningkatan kualitas hunian masyarakat,” ujarnya, saat memberikan keynote speech pada Anugerah Forwapera 2026 di The Hub Jakarta, Kamis 5 Februari 2026.
Baca Juga: Menteri Perumahan Temui CEO Standar Chartered Bahas Program 3 Juta Rumah
Seperti diketahui, melalui RPJMN 2025–2030 dan Program 3 Juta Rumah, pemerintah mendorong penanganan backlog berbasis wilayah, pengembangan hunian vertikal di kawasan urban, serta penguatan ekosistem pembiayaan dan peran BUMN.
Program ini diharapkan tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga mendorong pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Fahri mengatakan, penyelesaian persoalan perumahan harus dimulai dari data yang kuat dan terintegrasi. Sebab, pemerintah perlu memastikan identifikasi yang akurat terhadap masyarakat yang belum memiliki rumah maupun yang tinggal di hunian tidak layak, sehingga program bantuan dan intervensi dapat tepat sasaran.
Ia menambahkan, fokus pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui penataan lingkungan dan perbaikan kondisi rumah. “Perbaikan harus menyentuh hal mendasar, mulai dari kondisi atap, sanitasi, sampai pengelolaan sampah. Lingkungan yang sehat adalah bagian dari rumah yang layak,” ujar Fahri.
Menurut Fahri, upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Gerakan Indonesia ASRI yang mendorong penataan lingkungan permukiman agar lebih bersih, sehat, dan tertata sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ia juga mendorong peningkatan literasi masyarakat mengenai hak atas hunian layak, serta peran negara dalam memenuhinya.
“Rumah bukan sekadar komoditas, tetapi hak setiap warga negara. Negara harus hadir dan melakukan intervensi secara komprehensif agar masyarakat, terutama yang tidak mampu, tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak,” tegas Fahri.
Hunian Vertikal
Sementara itu, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Kreshnariza Harahap mengatakan, Kementerian PKP mendorong penyelenggaraan kawasan permukiman yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan urbanisasi dan backlog perumahan.
Pendekatan kawasan dinilai penting, lanjut Kreshna, agar pembangunan hunian selaras dengan penyediaan infrastruktur, layanan dasar, serta penguatan ekonomi lokal.
Menurutnya, dalam keterbatasan lahan perkotaan, hunian vertikal menjadi solusi strategis yang diminati generasi milenial. Sebab, pengembangan hunian vertikal terjangkau, termasuk melalui dukungan BUMN, diharapkan mampu menekan kawasan kumuh, meningkatkan efisiensi ruang, serta mendorong pembangunan wilayah yang inklusif dan berkeadilan.
Direktur Utama Pesona Kahuripan Group, Angga Budi Kusuma juga melihat tantangan penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) Subsidi di 2026, cukup besar dan mau tidak mau harus belajar mulai menggarap hunian vertikal.
“Ini sebuah tantangan yang saya optimis bisa melaluinya. Developer (pengembang) yang selama ini bermain di rumah tapak harus segera belajar bermain di rumah vertikal, walaupun potensi rumah tapak masih sangat besar,” kata dia.
Optimisme Angga, juga didasari banyaknya kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Dari sisi suplai yang terpenting adalah lahan dan perizinan. Banyak pengembang saat ini masih terkendala di perizinan, sehingga tahun 2025 seharusnya bisa melebihi target. “Semoga di tahun 2026 ini, kendala itu bisa diselesaikan dan penjualan bisa meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma mengungkapkan, BP Tapera mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025 dan optimistis menghadapi 2026 melalui rencana kerja “SIP 350 Ribu” (Sinergi, Inovasi, dan Promosi).
“Strategi ini, mencakup penguatan peran Bank Pembangunan Daerah, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengembang,” kata Sid.
Selain KPR kepemilikan, tambahnya, BP Tapera tengah menyiapkan produk pembiayaan renovasi dan pembangunan rumah di atas lahan sendiri bagi MBR yang telah memiliki tanah. Inovasi ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan perumahan yang layak dan berkualitas. (asp)
Baca Juga: