Menteri PKP, Maruarar Sirait, saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo. (Ristyan Mega Putra/Komunikasi Publik Kementerian PKP)
Jakarta, SIARD – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berupaya menyusun skema pembiayaan rumah murah bagi masyarakat perpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki slip gaji.
Sebab, selama ini banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji, namun memiliki kemampuan membayar angsuran kredit pemilikan rumah (KPR), sehingga diharapkan dapat mendorong capaian target Program 3 Juta Rumah.
“Saya berharap, ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan, untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait, saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat 13 Desember 2024.
Baca Juga: Bank Tanah Kunci Utama Program 3 Juta Rumah
Menteri PKP, Maruarar Sirait, saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo. (Ristyan Mega Putra/Komunikasi Publik Kementerian PKP)
Maruarar yang didampingi Wamen PKP, Fahri Hamzah mengatakan, di tengah keterbatasan anggaran APBN yang tersedia saat ini, diperlukan adanya terobosan agar semua pihak bisa berkontribusi dan bersinergi dalam Program 3 Juta Rumah. Apalagi, saat ini di lapangan kebutuhan rumah masyarakat terus meningkat dan adanya skema pembiayaan alternatif selain KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP) yang sudah berjalan selama ini.
Padahal di lapangan, tambahnya, banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal yang memiliki kemampuan membayar angsuran, tetapi memiliki kendala ketika masuk ke dalam sistem perbankan karena tidak adanya slip gaji.
“Banyak tukang bakso, ojek, PKL (pedaganga kaki lima), pedagang asongan yang tidak punya slip gaji, tetapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu, setelah kemarin ada ibu – ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR. Apalagi, dana APBN untuk perumahan terbatas, sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Maruarar mengatakan, segera menjadwalkan pertemuan pada pekan depan dengan mengundang Otoritas Jasa Keuagan (OJK), serta jaringan di swasta di pasar modal untuk mencari solusi yang kredibel dan diskusi produktif mengenal pola pembiayaan yang tepat.
Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo mengungkapkan, pihaknya siap mendukung Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PKP. Selama ini, SMF bergerak di pasar modal untuk pembiayaan sekunder perumahan dan siap mendukung apabila ada skema – skema pembiayaan baru yang dirasa mampu membantu masyarakat memiliki rumah layak huni.
“SMF adalah Special Mission Vehicle dan Fiscal Tools Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas membantu likuiditas lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat untuk mengurangi maturity mismatch. SMF menyediakan dana pendamping atas porsi 25 persen dari porsi dana yang dibutuhkan. Sumber dana untuk porsi SMF berasal dari PMN yang kemudian di-leverage melalui surat utang,” ujarnya. (asp)
Baca Juga:
