REI Diminta Siapkan Data Rumah Bersubsidi : Siard.id

Jakarta, SIARD – Realestat Indonesia (REI) diminta pemerintah, agar menyiapkan data dan lokasi rumah-rumah yang dibangun asosiasi pengembang tersebut. Khususnya, rumah-rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, siap turun langsung ke lapangan serta menerjunkan tim dari Kementerian PKP pusat maupun Balai Perumahan yang ada di daerah untuk mengecek rumah-rumah tersebut.

“Tolong kasih saya data lengkap ya Pak Joko (Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto) dari semua pengembang anggota REI. Lokasinya di mana saja, serta lengkap dengan foto-foto bangunannya,” ujar Maruarar, saat menerima audiensi Asosiasi Pengembang REI di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, akhir pekan lalu, Jumat 20 Desember 2024.

Kegiatan audiensi yang ditayangkan secara live streaming di akun resmi Youtube @KementerianPKP dilaksanakan di Ruang Rapat Menteri PKP di Lantai 2 Kementerian PKP di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menteri PKP, Maruarar Sirait didampingi Wamen PKP, Fahri Hamzah; Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK), Fitrah Nur; dan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Haryo Bekti Martoyoedo menerima rombongan REI yang dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) periode 2023-2027 Joko Suranto.

Maruarar mengaku dia juga data-data perumahan sederhana tersebut ke berbagai asosiasi pengembang perumahan selain REI. Hal itu, bisa menjadi dasar Kementerian PKP untuk menyusun data pasokan rumah yang ada di lapangan, serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan.

Saat ini, tambahnya, Kementerian PKP juga fokus terhadap pembangunan rumah bersubsidi yang menurut pengembang perlu didorong pemerintah terkait dengan kuota KPR FLPP. Apalagi, banyak pengembang yang mengusulkan agar kuota KPR FLPP bisa dimulai sejak awal 2025, sehingga rumah bersubsidi yang dibangun bisa dimiliki MBR yang membutuhkan hunian.

“Selama ini, banyak pengembang perumahan melalui asosiasi pengembang yang menyatakan bahwa banyak rumah bersubsidi dibangun di lapangan, namun tidak bisa akad KPR FLPP, karena kuotanya habis. Jadi, kami ingin agar ada data rumah dari asosiasi pengembang dan lokasinya yang sudah benar-benar dicek di lapangan, sehingga kami rencananya bisa kirim surat ke Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember mendatang, bisa jadi dasar pemerintah untuk data rumah dan KPR FLPP rumah bersubsidi,” katanya.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan, akan berupaya menyiapkan data yang diminta pemerintah dalam waktu dekat. Selain itu, juga berkoordinasi dengan anggota REI untuk mendukung pendataan rumah yang akan dilaksanakan jajaran Kementerian PKP di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami tentu mendukung penuh Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan rumah dan data perumahan di Indonesia, selama ini memang belum terkoordinur dengan baik dan kami harap Kementerian PKP bisa merealisasikan hal itu, sehingga rumah yang dibangun pengembang bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia,” ujarnya. (asp)