Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (sumber: Kementerian PUPR).
SIARDAILY, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono buka-bukaan perencanaan program kerja pada tahun 2023 di Kementeriannya akan difokuskan pada tiga hal.
Yakni, meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur, fokus pada optimalisasi, pemeliharaan, operasi, serta rehabilitasi (OPOR), dan pada program prioritas.
“Saya ingin menyampaikan kembali pesan Presiden RI, Bapak Joko Widodo pada Hari Bakti PU ke-76, bahwa ke depan kita harus membangun lebih banyak lagi infrastruktur yang lebih berkualitas, yang smart, dan ramah lingkungan, yang membuka akses dan meningkatkan keterhubungan antarwilayah, keterhubungan antardaerah, dan meningkatkan efisiensi, serta meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan Indonesia Maju,” kata Menteri Basuki, seperti dalam keterangannya, saat membuka Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Kementerian PUPR Tahun 2022 di Jakarta, Kamis 17 Februari 2022.
Baca juga: Hingga Akhir Desember 2021, Belanja Infrastruktur PUPR Terserap 94,21%
Sebagai contoh, Menteri Basuki menyebutkan penanganan jalan rusak di kawasan Liang Melas Datas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang tengah dilakukan Kementerian PUPR menjawab aspirasi petani jeruk di Kabupaten Karo.
“Inilah yang dimaksudkan menghubungkan jalan nasional ke jalan produksi. Hal-hal seperti inilah yang harus dipriroitaskan salah satunya, selain menghubungkan ke kawasan industri. Sehingga, apa yang kita lakukan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menteri Basuki menambahkan, upaya mewujudkan infrastruktur berkualitas harus dimulai dari pemenuhan kriteria kesiapan kegiatan (readiness criteria) dan perencanaan yang berkualitas. “Jadi, tidak asal mengusulkan program. Pengawasan juga harus lebih ketat untuk menjamin kualitas,” tuturnya.
Menteri Basuki mengatakan,untuk fokus pembangunan kedua yang akan dilakukan Kementerian PUPR adalah memberikan perhatian lebih besar pada kegiatan-kegiatan prioritas untuk infrastruktur yang sudah terbangun, meliputi ”Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi” atau disingkat OPOR.
“Semua infrastruktur yang sudah dibangun harus segera dioperasikan, tidak hanya dioperasikan, tetapi juga dipelihara seperti pasar-pasar yang sudah dibangun Kementerian PUPR,” ujarnya.
Selanjutnya, adalah optimalisasi untuk menuntaskan dan memberikan manfaat dari infrastruktur yang telah terbangun. Sebagai contoh, jika telah dibangun infrastruktur penyediaan air baku berkapasitas 200 liter/detik dan sekarang baru dimanfaatkan 50 liter/detik, maka jangan bangun lagi yang baru, optimalkan dulu yang ada tersebut.
“Terakhir, rehabilitasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksi tertentu atau infrastruktur terdampak bencana, agar fungsinya dikembalikan seperti semula, seperti rehabilitasi irigasi untuk kembali meningkatkan intensitas tanam,” kata Menteri Basuki.
Dikatakan Menteri Basuki, fokus ketiga Kementerian PUPR sesuai arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memprioritaskan dukungan terhadap 118 kawasan yang dikembangkan pada tahun 2023.
“Jangan lupa, kita juga diarahkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk membantu penanganan kemiskinan ekstrem, melalui pembangunan sarana prasarananya seperti rumah layak huni dan sanitasi,” ujarnya.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengatakan, sejak triwulan IIII tahun 2020 realisasi investasi di luar Pulau Jawa selalu lebih besar dari realisasi investasi di Pulau Jawa, dengan jumlah investasi di luar Jawa sebesar 52 persen dan 48 persen di Pulau Jawa yang menyerap 1,2 juta tenaga kerja pada 2021.
“Hal ini, tidak lepas dari pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa yang masif oleh Kementerian PUPR pada masa pemerintahan awal Presiden Jokowi,” ujarnya yang hadir sebagai pembicara tamu dalam acara tersebut. (as9)
Baca juga: Presiden Resmikan Bendungan Ladongi di Kolaka Timur
