Pemerintah prioritaskan percepatan pembangunan jalan daerah. (FOTO: Kementerian PUPR)
Pemerintah prioritaskan percepatan pembangunan jalan-jalan daerah. (FOTO: Kementerian PUPR)
SIARDAILY, Jakarta – Percepatan pembangunan jalan-jalan daerah menjadi prioritas pemerintah. Hal tersebut, mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Inpres Jalan Daerah bertujuan untuk menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita segera laksanakan perintah Bapak Presiden dengan memulai tender pekerjaan pada bulan Mei 2023 ini, sehingga Juni atau paling lambat Juli, sudah bisa mulai diperbaiki kondisi jalannya,” kata Menteri Basuki, seperti dikutip dari keterangannya, Selasa 23 Mei 2023.
Pemerintah prioritaskan percepatan pembangunan jalan-jalan daerah. (FOTO: Kementerian PUPR)
Baca Juga: Kunjungi Lampung, Presiden Jokowi Cek Langsung Jalan Rusak
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian menambahkan, percepatan penanganan kemantapan jalan dan jembatan diprioritaskan pada daerah yang memiliki tingkat kemantapan rendah, terutama untuk ruas-ruas pengungkit pertumbuhan ekonomi dan peningkatan akses keterisolasian.
“Kriteria ruas prioritasnya yang pasti jalannya harus rusak, mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, dan konektivitas dengan jalan tol juga diprioritaskan. Kemudian, ada juga beberapa kawasan industri strategis seperti Morowali, Konawe, Weda Bay, dan Tanjung Selor, untuk mengantisipasi pertumbuhan kawasan kumuh. Pada intinya, kita memperbaiki konektivitas jalan daerah, sehingga menyambung dengan backbone jalan nasional,” ujar Hedy.
Terkait pendanaan pembangunan jalan daerah, Hedy mengatakan, terdapat tiga instrumen pendukung yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan pemerintah dari APBN reguler, dan yang terakhir melalui Inpres yang sifatnya lebih top down.
Saat ini, alokasi anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, yaitu sebesar Rp32,79 triliun. “Percepatan peningkatan konektivitas tersebut akan dilanjutkan tahun 2024. Sementara, total anggaran yang dialokasikan untuk tahap pertama pada jalan daerah yang akan segera kita laksanakan konstruksinya tahun ini, sebesar Rp14,6 triliun. Dan, kita harapkan Juli sudah bisa dimulai atau kalau bisa Juni,” ujar Hedy.
Proses persiapan penanganan jalan daerah tersebut, harus melalui beberapa tahapan mulai dari perencanaan, seleksi, verifikasi dan prioritisasi, kemudian penetapan prioritas, hingga penganggaran. Hal tersebut. juga berlaku pada jalan daerah yang akan ditangani Kementerian PUPR pada tahun ini.
“Kriteria prioritas dan readiness criteria harus sesuai. Seperti desainnya sudah siap, lahan tidak bermasalah, dan dokumen lingkungan yang memadai. Utamanya, juga yang mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri dan kawasan khusus seperti IKN,” tutur Hedy. (asp)
Baca Juga:
