Harga Baru Rumah Bersubsidi Dinanti Semua Pengembang

Konfrensi pers perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) REI ke-51 di Medan, Rabu 1 Maret 2023. (FOTO: Istimewa)

SIARDAILY, Medan – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menilai terus ditundanya kenaikan harga rumah bersubsidi akan memengaruhi pasokan rumah kepada masyarakat pada tahun ini.

Pengembang menanti jawaban jelas dari pemerintah mengenai harga rumah bersubsidi, karena penundaan demi penundaan sering terjadi. Terakhir, pemerintah menjanjikan harga baru akan dilakukan pada Februari lalu.

“Memang tadi dalam Rakor (Rapat Koordinasi) DPP dan DPD REI se-Indonesia, hampir semua daerah mempertanyakan masalah harga baru ini. Kapan, kok (harga baru) ditunda terus? Karena, biaya produksi betul-betul sudah tidak menutupi lagi, sedangkan harga material sudah naik beberapa kali. REI sudah mempertanyakan kapan kepastian harga naik, tetapi sampai hari ini belum ada jawaban,” ungkap Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida dalam keterangannya pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) REI ke-51 di Medan, Rabu lalu (1/3/2023).

Baca juga: Penyediaan Rumah Rakyat Masih Hadapi Hambatan

Usulan kenaikan harga rumah subsidi ini sudah disampaikan REI sejak 2020. Sebelumnya, disepakati kenaikan harga rumah subsidi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar tujuh persen, namun terakhir dikabarkan kenaikan harga kemungkinan hanya lima persen.

Selain persoalan harga baru rumah subsidi yang terkesan terus di-PHP-in, berbagai masalah lain juga mengemuka dalam Rakor DPP dan DPD se-Indonesia yang diadakan sebagai rangkaian perayaan HUT REI ke-51. Di antaranya, aturan yang mewajibkan pengembang membangun rumah subsidi di tanah seluas 200 meter persegi. Beberapa dilaporkan pengembang dari wilayah Sulawesi. Bahkan, pemerintah daerah berdalih kalau ketentuan tersebut adalah aturan yang berlaku secara nasional.

“Ini aturan apalagi? Padahal, kalau tanahnya 200 meter persegi itu tidak bebas PPN (Pajak Pertambahan Nilai),” kata Totok.

Hal-hal seperti ini, menurutnya, yang dinilai terus menghambat program perumahan di Indonesia. Pemerintah daerah, justru membuat kreasi sendiri-sendiri yang semakin mempersulit perizinan, termasuk di sektor perumahan. Padahal, Presiden Joko Widodo berulang kali mengingatkan pemerintah daerah agar jangan menghambat dan mempersulit perizinan berusaha.

REI ikut berkontribusi dalam mendorong kemudahan perizinan tersebut dengan membentuk helpdesk perizinan untuk membantu setiap pengembang di daerah yang mengalami kendala perizinan. Totok menegaskan, REI sangat serius untuk menembus kendala perizinan ini sehingga sepakat bekerjasama dengan 12 kementerian/lembaga negara yang terkait sektor properti dan perumahan.

Pada kesempatan itu, REI juga terus mendorong pemerintah untuk membuat terobosan kebijakan yang membuka kesempatan luas kepada kelompok masyarakat berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income) untuk dapat membeli rumah bersubsidi dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP maupun KPR Tapera.

“Pangsa pasar perumahan itu hampir 65 persen adalah non fixed income. Bagaimana caranya agar kelompok masyarakat ini juga bisa membeli rumah melalui BP Tapera,” ujar Totok.

Skema Baru

Sementara itu, Direktur Konsumer dan Komersial Bank Tabungan Negara (BTN), Hirwandi Gafar mengatakan, pihaknya juga belum menerima informasi akhir tentang harga rumah subsidi. Namun, disebutkan besaran harga jual rumah subsidi sudah ditetapkan (final) dan sekarang menunggu aturan pembebasan PPN-nya.

“Kita tunggu dan bersama-sama kita terus dorong ketentuan pembebasan PPN-nya cepat keluar,” ujarnya.

Senada dengan REI, BTN juga memberi perhatian besar agar masyarakat non-fixed income dapat membeli rumah melalui KPR FLPP dan KPR Tapera yang saat ini dikelola BP Tapera. BTN bersama Kementerian PUPR dan Komisioner BP Tapera, kini sedang intens menggodok skema pembiayaannya.

Skema yang disiapkan antara lain KPR Rent to Own (RTO) dan KPR Staircasing Shared Ownership (SSO).

“UU Tapera menyebutkan ada peserta wajib Tapera, yakni mereka yang memiliki pekerjaan tetap dan ada peserta mandiri yakni kelompok non-fixed income tadi. Kita dorong mereka untuk ikut program Tapera dan nanti dari tabungan dan iuran mereka setiap bulan bisa dinilai kemampuannya untuk mencicil KPR,” tambah Hirwandi.

Menurut Hirwandi, KPR RTO merupakan terobosan bagi masyarakat yang masih ragu-ragu untuk membeli rumah. Sembari menunggu mereka bisa menyewa dulu dan sesudah siap bisa melakukan pembelian rumah dengan fasilitas KPR.

“Misalnya untuk uang muka (down payment) KPR masih kurang, mereka sewa dulu 2-3 tahun. Setelah cukup baru dibeli,” ujar Hirwandi.

BTN sudah bekerjasama dengan dua operator provider RTO yang sudah bekerjasama dengan pengembang untuk dapat menjalankan skema tersebut. Hirwandi mengatakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Perumnas, termasuk asosiasi developer, termasuk REI mengenai skema tersebut.

Sementara itu, KPR SSO akan diarahkan untuk masyarakat perkotaan yang diarahkan menyerap hunian vertikal. Produk ini menggunakan konsep share to equity. Artinya, kepemilikan hunian dibagi dua antara konsumen dengan penjual unit selama masa cicilan berlangsung.

Untuk KPR SSO ini, ada porsinya KPR dan ada porsi equity dalam hal ini BP Tapera. Ada dua kewajiban dari debitur atau nasabah, pertama dari sisi angsuran KPR dan sewanya.

Hirwandi menyebutkan, KPR SSO ini sudah dikomunikasikan dengan PUPR untuk dibuat program subsidinya. Di mana, tidak seluruhnya akan disubsidi dari awal tetapi akan dilihat dulu keterjangkauan dari masyarakat tersebut.

Sebagai contoh, jika harga jual Rp150 juta, Rp50 juta di KPR-kan, lalu Rp100 juta dibayarkan BP Tapera dengan dana FLPP. Konsumen, kemudian menyewa dulu kepada BP tapera. Jadi, ada dua yakni KPR dan uang sewa.

Setelah cicilan KPR yang Rp50 juta habis selama jangka waktu 10 tahun, dilanjutkan mencicil KPR yang dibayarkan BP Tapera sebesar Rp100 juta. Dengan pertimbangan, dalam jangka waktu 10 tahun itu penghasilan konsumen sudah meningkat.

“Ini terobosan-terobosan untuk rumah subsidi yang sudah kami bicarakan dengan Kementerian PUPR. Tetapi, intinya adalah bagaimana ini terjangkau bagi masyarakat,” kata Hirwandi.

Sementara itu, REI merayakan puncak HUT ke-51 di Medan, Sumatera Utara. Perhelatan besar tahunan REI tersebut digelar dari tanggal 1-4 Maret, dan diisi dengan beragam kegiatan seperti bakti sosial, city tour, dan Danau Toba Trip. (as09)

Sekitar 1.000 orang keluarga besar REI diperkirakan hadir meramaikan HUT REI ke-51.

Baca juga: The HUD Institute: Rumuskan Konsensus Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi MBR Non Formal