Membaca Prospek Bisnis Properti di Era Pemerintahan Baru : Siard.id

Jakarta, SIARD – Tren bisnis properti terus membaik, seiring dengan membaiknya iklim investasi dan politik Tanah Air. Pascapilpres dan Pilkada yang berlangsung aman dan lancar, prospek sektor properti tahun depan semakin menjanjikan.

Hal tersebut, didukung pula dengan hadirnya Program 3 (tiga) Juta Rumah yang diusung pemerintahan baru, Prabowo-Gibran. Serta, Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) yang disambut euphoria positif.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie mengatakan, salah satu titik berat Pemerintah Prabowo-Gibran di bidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di Kawasan Pedesaan sebanyak dua juta unit.

“Angka tersebut, berarti akan ada sebanyak 25 unit rumah, baik baru maupun renovasi di setiap desa. Demikian juga, untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan di angka satu juta unit rumah. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha. Tinggal, pemerintah mencari terobosan bagaimana program-program itu bisa terserap pasar dengan baik oleh masyarakat dan pasar,” ujarnya dalam diskusi Banking & Property Outlook 2025 ‘Era Baru Kebangkitan Industri Properti’ di Jakarta, Selasa 10 Desember 2024.

Dengan jumlah penduduk yang banyak, menurut Hari, housing backlog (kekurangan ketersediaan rumah) yang besar dan kriteria calon pembeli rumah di Indonesia yang makin beragam, mendorong pemerintah, pelaku usaha, dan perbankan perlu berkolaborasi mengatasi sumbatan dan hambatan tersebut. “Baik dari sisi supplay dan demand-nya, agar program tiga juta rumah bisa berjalan,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun dik isaran 300-400 ribu unit rumah per tahun.

“Sekarang program tiga juta rumah, diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP, terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini,” tegas Hari.

Sedangkan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, hal yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian PKP lewat door to door ke lintas kementerian dan mengatasi masalah perumahan harus diberikan apresiasi. “Jika pemerintah terus melakukan singkronisasi terhadap aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral, optimis program tiga juta rumah tercapai,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Kementerian PKP, tambah Junaidi, diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan. Khususnya, cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal.

Junaidi berharap, kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa ditambah di tahun depan. Ia optimistis kuota FLPP di 2025, sekitar 250-350 ribu unit. “Pengalaman melihat data history, itu kami optimis di angka antara 250 ribu sampai dengan 350 ribu untuk tahun 2025,” sebutnya.

Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi menambahkan. Ia menyebutkan, salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam Program 3 Juta Rumah adalah penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Selama ini, sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisa terbesar.

“Akibatnya, mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR (Kredit Pemilikan Rumah), tetapi meminjam nama saudaranya. Kementerian PKP dan BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para PMI atau pembiayaan proses penempatan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan memberikan Kredit Tanpa Agunan,” usulnya.

Skema Pembiayaan

Bagi perbankan, Program 3 Juta Rumah di era pemerintahan baru, jelas memberi sinyal positif dan industri pembiayaan properti akan bangkit. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), menurut VP Subsidized Mortgage Division BTN, Nur Ridho, sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk mendukung program untuk rumah subsidi. Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan. Ketiganya, memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun.

“Kami optimis. InsyaAllah tiga juta bisa dilaksanakan dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200 ribu unit akan menjadi 400 ribu,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Motive Mulia, Produsen Beton Merah Putih, Akhmad Syamsuddin mengatakan, Program 3 Juta Rumah bukan hanya sebuah kesempatan, tetapi juga tantangan bagi semua pemangku kepentingan di industri properti. Tantangan tersebut, meliputi bagaimana menyeimbangkan aspek kualitas rumah dengan harga yang terjangkau, mengingat semakin sempitnya lahan perumahan dan meningkatnya biaya konstruksi. “Karena itu, kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk memberikan solusi pembangunan perumahan yang berkualitas, efisien dalam hal biaya, serta memiliki waktu pembangunan yang cepat,” ujarnya.

Beton modular pracetak, menurut Akhmad, adalah solusi tepat untuk mendukung target pemerintah dalam penyediaan perumahan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Sistem modular Beton Merah Putih juga telah mengadopsi teknologi dan bahan ramah lingkungan yang semakin dibutuhkan dalam pembangunan masif dan berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan proyek nasional

“Solusi Prefabricated Modular Concrete akan mengurangi waktu dan biaya pembangunan secara signifikan, sehingga sangat relevan dan tepat untuk implementasi berbagai proyek hunian di kawasan perkotaan yang memerlukan pembangunan cepat dengan biaya terjangkau, seperti program tiga juta rumah ini,” ujarnya.

Sistem modular, tambah Akhmad, juga memiliki fleksibilitas tinggi, mulai dari desain hingga konstruksinya, sehingga cocok untuk pembangunan berbagai proyek, mulai dari rumah tapak hingga gedung bertingkat.

Pada kesempatan yang sama, Pengamat Properti dari Stellar Property, M. Gali Ade Nofrans mengungkapkan, sektor properti di tahun depan (2025), diyakini akan tetap stabil. Hal itu, dilihat dari pertumbuhannya pada beberapa tahun ke belakang yang bertahan di rate 1,5-2%. Meski demikian, sektor properti di 2025, memiliki peluang untuk bertumbuh di atas dua persen, mengingat saat ini sudah ada kementerian khusus yang berfokus pada perumahan rakyat, yakni Kementerian PKP.

Selain itu, adanya regulasi baru dan sederet insentif dari pemerintah juga dapat mendorong peningkatan penjualan properti di Indonesia. “Tahun 2025, menjadi momentum transformasi industri properti di Tanah air. Hanya saja, untuk itu perlu dorongan kebijakan pemerintah yang proaktif inovatif. Misalnya, soal sistem perizinan satu pintu yang efisien dan subsidi yang tepat sasaran,” ujarnya.

Perubahan pemerintah, tambahnya, juga membawa kebijakan strategis seperti Program 3 Juta Rumah dan insentif fiskal, yang memberikan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan pasar. “Dengan kolaborasi antarpemangku kepentingan, sektor properti memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan sektor ekonomi nasional,” tegas Nofran. (asp)

Baca Juga: